Layanan Kami
Restrukturisasi & Kepailitan
Restrukturisasi dan kepailitan pengacara bertindak untuk klien (baik individu atau perusahaan) dalam kesulitan keuangan. Restrukturisasi biasanya merupakan tahap pertama dalam proses persetujuan jalan ke depan dengan kreditur untuk mengatur pembayaran utang. Sebagai pengacara restrukturisasi, dapat bertindak baik untuk debitur atau kreditur
hukum kontrak
Hukum pengadaan kontrak adalah wilayah Indonesia yang melibatkan perjanjian antara orang, bisnis, dan kelompok. Ketika seseorang tidak mengikuti kesepakatan, itu disebut "pelanggaran kontrak" dan undang-undang kontrak memungkinkan Anda untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan. Pengacara kontrak dan hakim akan membahas kasus ini dan menentukan solusi yang adil.
hukum perbankan
Peraturan hukum perbankan yang mengatur lembaga keuangan. Pengacara yang berpraktik di bidang hukum ini menangani segala hal mulai dari sengketa nasabah dan pengaduan terhadap bank, hingga litigasi yang rumit antara lembaga dalam dan luar negeri, investornya, pemerintah, dan pihak lain. Namun, sebagian besar pengacara hukum perbankan disewa untuk memberikan nasihat tentang kepatuhan terhadap peraturan. Bank dapat memilih untuk mempertahankan penasihat internal untuk tujuan ini, atau mencari bantuan dari firma hukum independen.
hukum pidana
Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus (bijzonder strafcrecht). Pengacara pidana yang mewakili terdakwa yang menghadapi tuntutan pidana Lingkup praktik mereka mencakup persidangan dengan jaminan, tawar-menawar pembelaan, persidangan, sidang pencabutan (pembebasan bersyarat atau masa percobaan), banding dan pemulihan pasca hukuman.
hukum pertambangan
Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang umum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
hukum real estate
Praktik hukum real estat melibatkan serangkaian aktivitas yang bervariasi dan seringkali sangat kompleks yang berpusat pada penjualan dan akuisisi, hak milik, penggunaan lahan, lingkungan, pengembangan, penyewaan, keuangan, usaha patungan, restrukturisasi dan latihan, dan litigasi. Dalam lingkungan saat ini, sebuah firma hukum real estate layanan penuh harus dapat menawarkan keahlian
hukum konstitusi
Memberikan Legal Opinion berupa saran-saran dan Pendapat serta melakukan Pendampingan Hukum dalam Perkara untuk :
Memberikan Legal Opinion berupa saran-saran dan Pendapat serta melakukan Pendampingan Hukum dalam Perkara untuk :
a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b) Menguji Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
c) Menguji Permohonan Pembubaran Partai Politik, dan Menguji Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.
Arbitrase & Sengketa Litigasi
Litigasi Merupakan proses hukum yang dimulai antara pihak-pihak yang berseberangan, dengan tujuan menegakkan atau membela hak hukum. Dalam proses ini, kasus dibawa ke pengadilan, dimana hakim (yang ditunjuk oleh pengadilan untuk bertindak sebagai litigator) memberikan putusannya tentang masalah tersebut setelah mempertimbangkan semua argumen, bukti dan fakta yang diajukan oleh pengacara dari para pengacara para Pihak.
kekayaan intelektual
Kekayaan intelektual (IP) mengacu pada kreasi pikiran, seperti ciptaan; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.
Kekayaan intelektual (IP) mengacu pada kreasi pikiran, seperti ciptaan; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.
HAKI dilindungi undang-undang yang memungkinkan orang mendapatkan pengakuan atau keuntungan finansial dari apa yang mereka ciptakan atau ciptakan. Dengan mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan inovator dan kepentingan publik yang lebih luas, sistem IP bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang.
Hukum lingkungan
Memberi nasihat kepada organisasi dan bisnis besar mengenai risiko, tanggung jawab, masalah peraturan, batasan kerusakan, dan membela mereka jika litigasi terjadi.
Memberi nasihat kepada organisasi dan bisnis besar mengenai risiko, tanggung jawab, masalah peraturan, batasan kerusakan, dan membela mereka jika litigasi terjadi.
Hukum perlindungan konsumen
keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya daam bermasyarakat.
keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya daam bermasyarakat.
Hukum kesehatan
Pengacara medis adalah jenis pengacara yang menangani berbagai tuntutan hukum medis dan klaim malpraktik medis lainnya. Pengacara medis biasanya memiliki pengetahuan luas tentang hukum dan standar medis, serta pedoman yang mengatur perilaku etis dan profesional di bidang medis.
Pengacara medis adalah jenis pengacara yang menangani berbagai tuntutan hukum medis dan klaim malpraktik medis lainnya. Pengacara medis biasanya memiliki pengetahuan luas tentang hukum dan standar medis, serta pedoman yang mengatur perilaku etis dan profesional di bidang medis.
Waralaba
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba
Pajak
Kami memberikan saran perencanaan pajak yang komprehensif dan strategis, menggabungkan pengetahuan menyeluruh tentang undang-undang pajak yang kompleks dengan pendekatan pemecahan masalah pragmatis untuk masalah pajak klien kami. Klien kami meliputi perusahaan, lembaga keuangan, dana ekuitas swasta, lembaga negara dan individu.
Kami memberikan saran perencanaan pajak yang komprehensif dan strategis, menggabungkan pengetahuan menyeluruh tentang undang-undang pajak yang kompleks dengan pendekatan pemecahan masalah pragmatis untuk masalah pajak klien kami. Klien kami meliputi perusahaan, lembaga keuangan, dana ekuitas swasta, lembaga negara dan individu.
hukum asuransi
Hukum Asuransi memiliki tiga bidang fokus: pertanggungan asuransi, litigasi pembelaan asuransi, dan kepatuhan asuransi. Tindakan pertanggungan asuransi dapat melibatkan masalah yang kompleks, termasuk perselisihan antar perusahaan asuransi yang terkait dengan hal-hal seperti pertanggungan primer / kelebihan atau reasuransi.
Hukum Asuransi memiliki tiga bidang fokus: pertanggungan asuransi, litigasi pembelaan asuransi, dan kepatuhan asuransi. Tindakan pertanggungan asuransi dapat melibatkan masalah yang kompleks, termasuk perselisihan antar perusahaan asuransi yang terkait dengan hal-hal seperti pertanggungan primer / kelebihan atau reasuransi.
hukum ketenagakerjaan
Pada prinsipnya, UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) melarang pemutusan hubungan kerja. Perusahaan diharapkan menggunakan upaya terbaiknya untuk menghindari pemutusan hubungan kerja dengan memberikan bimbingan kepada karyawan yang bersangkutan dan dengan meningkatkan kondisi kerja dan efisiensi. Jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari terlepas dari segala upaya, izin dari lembaga yang berwenang untuk penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (Pengadilan Hubungan Industrial), diperlukan untuk pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Jika penghentian dilakukan tanpa persetujuan pengadilan yang diperlukan, itu akan dianggap batal demi hukum demi hukum. Namun, pemutusan hubungan kerja karena alasan berikut tidak memerlukan pengadilan
Pada prinsipnya, UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) melarang pemutusan hubungan kerja. Perusahaan diharapkan menggunakan upaya terbaiknya untuk menghindari pemutusan hubungan kerja dengan memberikan bimbingan kepada karyawan yang bersangkutan dan dengan meningkatkan kondisi kerja dan efisiensi. Jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari terlepas dari segala upaya, izin dari lembaga yang berwenang untuk penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (Pengadilan Hubungan Industrial), diperlukan untuk pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Jika penghentian dilakukan tanpa persetujuan pengadilan yang diperlukan, itu akan dianggap batal demi hukum demi hukum. Namun, pemutusan hubungan kerja karena alasan berikut tidak memerlukan pengadilan
hukum keluarga
Hukum keluarga adalah bidang praktik hukum yang berfokus pada isu-isu yang melibatkan hubungan keluarga, seperti adopsi, perceraian, dan hak asuh anak, antara lain. Pengacara yang mempraktikkan hukum keluarga dapat mewakili klien dalam proses pengadilan keluarga atau dalam negosiasi terkait dan juga dapat merancang dokumen hukum penting seperti petisi pengadilan atau perjanjian properti
Aturan hukum yang buruk tidak akan selamanya dan jika kita bekerja bersama, kita bisa mengubahnya
- Marcus Tullius Cicero
Uzuan F Marpaung & Partners Law Firm bertujuan membantu klien dengan apapun yang dibutuhkan dan memastikan klien kami menjadi prioritas. Layanan hukum kami mencakup berbagai bidang pencarian solusi lainnya seperti:
Penyelesaian Sengketa Alternatif (Mediasi, Negosiasi, Perdamaian) Praktik Legislatif, Transaksi Properti Merger, Akuisisi, & IPO.
Segala Perizinan :
Pembuatan Akta Notaris Pendirian Badan Hukum PT, Yayasan, Perkumpulan, CV dll.
Surat Keterangan Domisili.
Advis Planning (AP) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
Surat Ijin Gangguan (HO);
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
Ijin Prinsip ;
Surat Ijin Usaha Industri (SIUI);
Ijin Reklame;
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
Pasport, KITAS, KITAP;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
Sertfikasi Halal.
Sertifikasi BPOM, DEPKES
Perijinan Pharmasi
Kepabeanan/ Bea Cukai baik ekspor dan impor
Dan ijin lainnya
UZUAN F MARPAUNG & PARTNERS
Kami memberikan solusi hukum terbaik di kelasnya untuk bisnis dan individu terkemuka di indonesia, Kami memberikan solusi cerdas untuk tantangan hukum yang kompleks.dengan fokus pada Kepercayaan, Integritas, dan transparansi untuk semua orang yang kami wakili.